Proses Pembuatan Peraturan Desa

Desa demokratis berakar pada asas musyawarah, asas demokrasi, asas partisipasi, dan asas kesetaraan. Dan musyawarah desa yang menjadi forum permusyawaratan merupakan hal yang paling fundamental. Dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa harus aktif ikut memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk menjadi sebuah peraturan desa dalam Pasal 37– 38 PP No. 43 dan Pasal 15 – 20 Permendesa PDTT No. 1 Tahun 2015 dijelaskan secara gamblang.